Honor OPS Tahun 2014/ 2015 Dari Dana BOS

Honor Operator

Dapodik Tahun 2014/ 2015 Dari Dana BOS 

Surat Dirjen Dikdas No 3015/c/LK/2014
perihal Penjaringan DAPODIKDAS Tahun Pelajaran 2014/2015

Untuk Pendataan Tahun 2014 - 2015 Honor Operator Dapodik akan dibayarkan dengan Dana BOS. Berdasarkan Surat Dirjen Dikdas No 3015/c/LK/2014 perihal Penjaringan DAPODIKDAS Tahun Pelajaran 2014/2015 yang dikirimkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Kepala SD/SDLB, SMP/SMPLB, SLB di Seluruh Indonesia

Beberapa point (yang WAJIB diketahui Kepala Sekolah ada dipoint 4) yang tercantum dalam surat edaran tersebut adalah;

1. Periode pengiriman Data Pokok Pendidikan Dasar (Dapodikdas) semester 2 Tahun Pelajaran 2013/2014 akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2014
2. Penjaringan data untuk semester 1 Tahun Pelajaran 2014/2015 akan dimulai 1 Agustus 2014 dengan menggunakan Aplikasi Versi 3.00
3. Dinas Pendidikan Kab/Kota melengkapi isian referensi data wilayah Desa untuk pemetaan daerah terpencil di lamanhttp://referensi.data.kemdikbud.go.id/wilayah.php (kami cek langsung ke laman web diatas, belum bisa log in dengan user referensi yang sudah ada) :
4. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab data di masing-masing sekolahnya menunjuk operator sekolah secara definitif dengan surat tugas/surat keputusan yang berlaku selama 1 tahun. Pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan melalui dana BOS sesuai dengan JUKNIS BOS 2014.

Bentuk dan format perhitungan komponen pembiayaan dapat mengikuti contoh format sebagai berikut (sebagai contoh perhitungan biaya pendataan, dengan jumlah siswa sebanyak 400 siswa, PTK sebanyak 40 orang, biaya untuk pengandaan Rp. 200/lembar dan biaya entri Rp.2,000/halaman):

Dan untuk Pembiayaan Entry di Aplikasi Pendatan Dapodikdas 2013 untuk Operator Sekolah sebagai berikut rinciannya:

1. Peserta Didik Rp. 2.000,-/Siswa

2. PTK Rp. 20.000,-/PTK

3. Sekolah Rp. 10.000,-/Data

Permen Guru TIK dan KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013

Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya peran guru TIK dan KKPI menjadi lebih jelas di Kurikulum 2013 dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013. Berikut adalah cuplikan dokumen Permen guru TIK dan KKPI tersebut:

BAB III
PERAN, KEWAJIBAN, DAN HAK
Pasal 3

(1) Guru TIK dan guru KKPI dalam pelaksanaan kurikulum 2013 difungsikan menjadi Guru TIK.
(2) Guru TIK berperan sebagai berikut:

1. membimbing peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencapai standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah.
2. memfasilitasi sesama guru pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam menggunakan TIK untuk persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah; dan
3. memfasilitasi tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK.

Pasal 4

(1) Guru TIK berkewajiban:

1. membimbing peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
2. memfasilitasi sesama guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam berbagai cara untuk persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran; dan
3. memfasilitasi tenaga kependidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat untuk mengembangkan sistem manajemen sekolah berbasis TIK.

(2) Beban kerja guru TIK melakukan pembimbingan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan.
(3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara:

1. klasikal atau kelompok belajar; dan/atau
2. individual.

Pasal 5

Guru TIK sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan telah melaksanakan beban dan kewajiban kerja berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

(1) Guru TIK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembimbingan dan pelayanan TIK terhadap peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
(2) Guru TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka:

1. mencari, mengolah, menyimpan, menyajikan, serta menyebarkan data dan informasi dalam rangka untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; dan
2. pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah/madrasah dengan memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk mengeksplorasi sumber belajar.

(3) Guru TIK melaksanakan layanan bimbingan TIK kepada sesama guru pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka:

1. pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran;
2. persiapan pembelajaran;
3. proses pembelajaran;
4. penilaian pembelajaran; dan
5. pelaporan hasil belajar.

(4) Guru TIK melaksanakan fasilitasi kepada tenaga kependidikan pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau yang sederajat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem manajemen sekolah.

Pasal 7

Rincian kegiatan guru TIK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. menyusun rancangan pelaksanaan layanan dan bimbingan TIK;
2. melaksanakan layanan dan bimbingan TIK per tahun;
3. menyusun alat ukur/lembar kerja program layanan dan bimbingan TIK;
4. mengevaluasi proses dan hasil layanan dan bimbingan TIK;
5. menganalisis hasil layanan dan bimbingan TIK;
6. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dengan memperbaiki layanan dan bimbingan TIK;
7. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional;
8. membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler ;
9. membimbing guru dalam penggunaan TIK;
10. membimbing tenaga kependidikan dalam penggunaan TIK;
11. melaksanakan pengembangan diri; dan
12. melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau membuat karya inovatif.

Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru TIK dan KKPI dalam Kurikulum 2013

Sertifikasi Guru Tahun 2014

Persyaratan Umum Peserta Sertifikasi Guru 2014

Tahun 2014  akan menjadi penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan ProfesiGuru (PLPG) yang terakhir. Karena pada tahun 2015 yang akan datang, penyelenggaraan sertifikasi guru akan dilaksanakan melalui Pendidikan ProfesiGuru (PPG). Guru akan memperoleh gelar profesional setelah mengikuti perkuliahan dengan beban belajar pada PPG yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan PLPG 2014 akan dimulai dengan proses verifikasi calon peserta. Terdapat beberapa perbedaan mendasar pada pelaksanaan PLPG 2014 jika dibandingkan dengan pelaksanaan PLPG sebelumnya. Perbedaan tersebut mulai dari mekanisme penyelenggaraan hingga proses penetapan peserta.

Perbedaan penyelenggaraan sertifikasi 2014

1. Modul/bahan ajar peserta PLPG akan diserahkan lebih awal sebelum peserta mengikuti PLPG. 

2. Penetapan peserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi Guru (UK) 2014 dan UK diikuti seluruh guru yang belum bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan. 

3. Perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data baseNUPTK dalam hal ini PADAMU NEGERI dan dipublikasikan secara online.

4. Penetapan sasaran/kuota peserta sertifikasi didasarkan pada keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi

Persyaratan umum peserta sertifikasi guru 2014 

1. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kemdikbud kecuali guru Pendidikan Agama. Sertifikasi bagi guru Pendidikan Agama dan semua guru yang mengajar di madrasahdiselenggarakan oleh Kemenag dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Kemenag (Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/ 2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007).
2. Memiliki kualifikasi akademik sarjana strata 1 (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan.
3. Bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, maka harus memenuhi ketentuan diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan berusia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas tersebut.
4. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan baik sebagai PNS atau non PNS pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005.
5. 5. Bagi guru non PNS yang mengajar di sekolah swasta harus memiliki SK sebagaiguru tetap yayasan (GTY) minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan.
6. Bagi guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota.
7. Belum berusia 60 tahun pada tanggal 1 Januari 2014.
8. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK berhak melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksanaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG.
9. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). NUPTK ini sudah harus dinyatakan sebagai NUPTK aktif pada sistem layanan transaksional PADAMU NEGERI.

Meskipun persyaratan umum peserta sertifikasi 2014 ini masih bersifat DRAFTdan belum menjadi Buku 1 sertifikasi guru 2014 karena belum disahkan, namun kiranya dapat menjadi acuan sementara bagi guru-guru yang belum memilikisertifikat pendidik. Mengingat bahwa yang menjadi database sumber pada aplikasi AP2SG adalah PADAMU NEGERI, maka sebaiknya guru segera melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Termasuk perbaikan jenjang pendidikan, mengingat, jenjang pendidikan peserta sertifikasi guru 2014 wajib S1. 

Telah tersedia contoh soal/kisi-kisi soal ukg 2014 dan juga nama-nama calonpeserta UKG 2014

Semoga bermanfaat.

Ujian Nasional tahun 2015 dilaksanakan secara online

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai mencanangkan penerapan Ujian Nasional (UN) online bagi siswa. Namun, pelaksanaan ujian ini tidak serta-merta dilakukan sekaligus karena masih memerlukan penyesuaian, terutama mengenai kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah.

Plt Kepala Puspendik Kemendikbud Nizam mengatakan, sekolah-sekolah di daerah di Indonesia menyambut adanya UN online ini. Sekolah-sekolah itu cukup antusias karena banyak sekolah yang sudah lengkap sistem komputernya.

"Sudah banyak yang menulis pakai komputer daripada pakai tangan," ujarnya saat ditemui seusai sidang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Dia menuturkan, komputerisasi sudah menjangkau beberapa daerah di wilayah Indonesia timur. Beberapa sekolah, di Papua misalnya, sudah mulai menggunakan komputer.

Nizam mengatakan, pelaksanaan UN online akan dipersiapkan secara bertahap. Tahun ini, pelaksanaannya mulai diterapkan pada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Belanda.

"Tahun ini kita coba untuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Kita kirim soal ke luar negeri karena di sana yang sudah siap dengan infrastrukturnya," imbuh Nizam.

Untuk menyambut ujian online ini, beberapa sekolah juga telah diujikan secara terbatas. Ujian secara online sudah mulai diterapkan bagi siswa, misalnya, dengan menggelar ulangan harian  secara online.

"Beberapa sekolah sudah mulai melakukan itu meski bukan untuk UN, tapi untuk ujian kelas," katanya.

Selanjutnya, pada sekolah yang sudah siap tadi, menurut Nizam, Kemendikbud berencana akan melakukan uji coba UN online pada 2015 nanti.

"Prototipenya sudah siap, baik itu sistem maupun bentuk soalnya. UN online 2015 kita buat sebagai pilot project. Kalau nanti dari perkembangannya dilihat bisa lebih baik, kalau berhasil, kita coba 2016 secara bertahap. Kita lihat kondisi di lapangan," ujar Nizam.

Menurut dia, penerapan UN online merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang kian pesat saat ini. Hal demikian, lanjut Nizam, guna mencegah beberapa masalah yang kerap terjadi saat UN, yaitu pemborosan penggunaan kertas, keamanan, dan kebocoran soal.

POSKO PENGADUAN SERTIFIKASI

PEMBERITAHUAN

Kepada Bpk/Ibu Guru seluruh Indonesia yang tidak sempat Nonton Mentro TV atau jaringan Mentro TV tidak terjangkau ke Tempatnya, ada berita Penting dari MENDIKBUD/MENDIKNAS.
Bahwa MENDIKBUD/MENDIKNAS telah mendengar adanya Potongan/Terlambat dan berupa pungutan dengan alasan bentuk apapun dan Bayar atau Pembayaran di Cicil atau di Lenyapkan beberapa bulan UANG SERTIFIKASI GURU oleh Kepala Dinas, UPTD setempat atau Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota dimana Bpk/Ibu berada.
Maka MENDIKBUD/MENDIKNAS membuka POSKO PENGADUAN ke Nomor:
(021) 9393 1500 untuk Pengaduan langsung via Telp
(021) 5733 125 Pengaduan via Faximile
0811 97 6929 Pengaduan via SMS

Cara cek SK Kenaikan Pangkat Terakhir

Kini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat melakukan Cek SK Kenaikan Pangkat Terakhir di situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini berlaku bagi PNS yang baru/sedang mengusulkan Kenaikan Pangkat, maupun yang sudah lama dan belum mengusulkan Kenaikan Pangkat lagi.

Cara Cek SK Kenaikan Pangkat Terakhir adalah sebagai berikut:

1.    Kunjungi situs Badan Kepegawaian Negara (BKN) http://www.bkn.go.id/in/pastikan-data-anda-benar.html  atau  KLIK DiSini

2.    Masukkan / Ketik NIP. PNS. yang bersangkutan (NIP Baru), lalu tekan “Tampilkan”

3.    Tunggu sebentar, Data PNS ybs sudah tampil

1. Data yang tampil diantaranya :
2. Nama
3. Jabatan
4.  NIP
5. NIP Lama
6. Tanggal Lahir
7. TMT CPNS
8. TMT PNS
9. Golongan Ruang (TMT)
10. Pendidikan Terakhir
11. Instansi Kerja
12. Unit Kerja
13. Unit Kerja Induk
14. Kedudukan PNS

Catatan: 

Jika data tidak sesuai harap hubungi BKD atau Biro Kepegawaian di instansi masing masing dengan membawa dokumen yang otentik.

KKPI di Kurikulum 2013 bagaimana nasibnya...

 Ealaaaaaaaah ............................

Membuat kebijakan dengan memberlakukan kurikulum 2013 dengan menghapus beberapa mata pelajaran belum klar sudah mau mundur. Kini nampak jelas sekali pemegang kepentingan banyak yang membuat kebijakkan tanpa dipertimbangkan secara matang. Contoh kurikulum 2013 dengan menghapus mata pelajaran KKPI, imbasnya sudah jelas para rekan-rekan guru kebingungan nanti mau mengajar apa. Yang membuat kebijakan setahu saya belum pernah ada mengeluarkan kebijakan mengenai solusinya begi guru-guru yang terkena imbasnya, bahkan beliau mengatakan .......

Nuh menegaskan bahwa jajaran Kemendikbud tidak memiliki kepentingan kepada politik praktis di perhelatan Pemilu 2014. Secara pribadi Nuh yang diajak Presiden SBY duduk sebagai menteri, menegaskan tidak akan ikut-ikutan dalam perhelatan Pemilu 2014.

’’Setelah ini saya mau kembali menjadi dosen. Sekarang sudah mulai mengumpulkan buku lagi,’’ paparnya lantas tertawa. (sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/03/23/223759/Kemendikbud-Tetap-Salurkan-Dana-Bansos-Rp-50-Triliun-).

 Jelaskan, beliau tidak bertanggungjawab dengan kebijakan yang telah dibuatnya?

masak mengeluarkan kebijakan dan baru mau dilaksanakan di tahun ajaran 2014/2015 sudah mau mundur; apakah itu hanya untuk menutupi supaya tidak malu. Yang jelas pasti dia tidak akan jadi menteri lagi nanti. Secara akal sehat, dalam setiap  mengeluarkan keputusan yang menyangkut orang banyak yang kena imbasnya sudah merencanakan solusi yang kena imbas dari keputusan tersebut.

emikian pula dengan memberlakukannya kurikulum 2013 ini.

Pernah rekan-rekan mendengar atau membaca solusi yang pasti dari menteri yang memberlakukannya? Paling beliau hanya mengatakan.... yang jelas mantan guru KKPI tidak akan kehilangan pekerjaannya......

Bagaimana keputusan yang pasti nasib dari guru KKPI dan mata pelajaran lainnya ?

Wallahualam....... Tuhan maha adil.